PALONTARAQ.COM – Banyaknya dugaan kecurangan, yang sudah tergolong kejahatan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan sendiri oleh KPU dan cenderung dibiarkan oleh Bawaslu, membuat ratusan aktivis, ulama dan tokoh nasional mengeluarkan Petisi Nasional

Petisi itu atas nama rakyat Indonesia dikeluarkan oleh para tokoh nasional melalui akun youtube yang tersebar di berbagai media sosial (Medsos), di Jakarta, Senin sore tadi (6/5), ditandatangani ratusan tokoh, ulama, aktivis, milenial, purnawirawan dan perwakilan golongan masyarakat melalui jumpa pers di Roemah Rakyat, Kelurahan Tebet Jakarta Selatan, Ahad (5/5).

Para tokoh itu Letjen TNI Purn Syarwan Hamid, Permadi, Habib Umar Alhamid, DR Egi Sudjana, Habib Muchsin Al Atas, Jend TNI Purn Sunarko, H.Daud (DMI ) H Amir Hamzah, H Komang, KH Fakhrul Rozi mantan Gubernur Rakyat DKI Jakarta, Prof DR insanial, Mayjen Syamsu Djalal, dan Mayjen TNI Purn Kivlan Zein.

Petisi Nasional itu dberi tajuk “We Don’t Trust” (Kami Tidak Percaya atas penyelenggaraan Pemilu) menyebut telah terjadi kejahatan terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan pemerintah melalui calon presiden petahana Joko Widodo.

Lihat juga: Situng KPU: Indonesia Darurat Demokrasi

Habib Umar Al-hamid dalam sambutannya mengatakan situasi dan kondisi bangsa kita kian hari kian carut marut. Yang diinginkan masyarakat adil dan jujur jauh dari harapan masyarakat. “Atas nama anak bangsa akan memulai mengedepankan apa yang ada di masyarakat. Kita bacakan petisi nasional. Semoga menjadi fakta nyata ketidakpercayaan masyarakat atas penyelenggaran pemilu,” ujarnya.

Petisi yang dibacakan Permadi SH itu berisi empat point. Pertama, sebagai perwujudan aspirasi rakyat yang menghendaki perubahan, kami mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno serta mendukung penuh dan siap mengawal kemenangan sampai dengan pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Kedua, sesuai asas pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka khusus berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, kami tidak mempercayai kenetralan aparat kepolisian, sebagai penegak hukum; Kami menolak hasil real count yang ditatapkan KPU karena itu bagian dari perwujudan keberpihakan KPU kepada petahana.

“Kami tidak akan melaporkan kecurangan Pemilu 2019 kepada Bawaslu karena secara meyakinkan para pimpinan Bawaslu saat ini terbukti menjadi bagian dari tindak kejahatan atas kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Lihat juga: Mereka Inilah yang Mau Merampas Kemenangan Prabowo

Menuntut agar para pihak penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, secepatnya dicopot dari jabatannya. Atas segala kesalahannya, segera diajukan ke pengadilan atas kejahatannya terhadap kedaulatan rakyat.

Ketiga, baca Permadi, karena terbukti secara meyakinkan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, kami menuntut kepad DPR, Mahkamah Konstitusi, MPR untuk segera memakzulkan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden RI.

“Keempat, jika tuntutan ini diabaikan, maka sesuai UUD 45 pasal 1 ayat 2 kami sebagai rakyat Indonesia berdaulat akan mengambil tindakan tegas sesuai hak dan kewenangan yang kami miliki,” tegas Permadi.

Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjend (Purn) TNI Kivlan Zen menambahkan, dirinya akan mendorong digelar unjuk rasa di Kantor Bawaslu dan KPU pada 9 Mei 2019 untuk menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi – Ma’aruf.

“Siapa pun yang menghalangi kita lawan,” kata Kivlan Zen yang tidak langsung membeberkan alasan menuntut diskualifikasi itu terhadap KPU dan Bawaslu. “KPU harus bersikap jujur, benar, dan adil. Demonstrasi Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran, disingkat Gerak akan dilakukan mulai pukul 13.00, hari ini (9/5). Tidak ada di bawah partai, tidak ada di bawah BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga,” tandas Kivlan.

Eggi Sudjana menegaskan bahwa, “Setiap orang itu memiliki kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Jadi, jangan dituduh ini makar. Ini dijamin UUD 1945. Karena itu, unjuk rasa adalah langkah yang konstitusional,” jelasnya.

Sebelumnya, Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III yang digelar di Hotel Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5), juga menyatakan bahwa pemilihan presiden 17 April lalu telah terjadi kecurangan dan kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Lihat juga:  Inilah Hasil Keputusan Ijtima Ulama III

Atas dasar itu, mereka merekomendasikan BPN Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, untuk mulai bergerak. Gerakan yang dimaksudkan adalah mengajukan keberatan, melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya kecurangan dan kejahatan yang terstuktur sistematis dan massif. (*)