PALONTARAQ.COM – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan koalisi partai politik melaporkan temuan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang tidak wajar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo berharap, KPU segera melakukan verifikasi data temuan BPN tersebut. “Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi perubahan DPT. Tentu kita juga berharap agar semua masyarakat sama-sama mengawal, jangan sampai ada manipulasi data ganda,” kata Hashim di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin(11/3/2019)

Sebelumnya BPN Prabowo-Sandi telah melaporkan keganjilan DPT tersebut secara lisan kepada KPU akhir tahun lalu. “Sebenarnya kami sudah sampaikan sejak Desember 2018 lalu, secara lisan dan disusul laporan resmi tertulis kepada KPU,” ujar Hashim.

Pengurus DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memaparkan bahwa temuan DPT tidak wajar itu terkait Nama-nama yang masuk DPT terindikasi fiktif. Ada keganjilan data pemilih dan dicurigai berpotensi menjadi kecurangan pemilu. “Itu seperti bertanggal lahir 1 bulan Juli 9,8 juta. Ada yang lahir 31 Desember 5,3 juta sekian. Lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta sekian. Total 17,5 jutaan. Ini yang kami anggap tidak wajar,” ujarnya.

Selain itu BPN Prabowo Sandi juga menemukan keanehan data lain dimana jumlah lansia diatas 90 tahun jumlahnya mencapai 304.782, sementara warga dibawah umur 17 tahun di DPT ditemukan 20.474 orang dan data KK manipulatif di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 41.555 KK.

Menanggapi laporan BPN tersebut, Komisioner KPU Viryan Azis menyatakan pihaknya akan mengkonfirmasi 17,5 juta data yang diduga invalid, yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandi. “Kami akan berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri,” ujarnya. (*)