JAKARTA, Palontaraq.com – Mantan dosen IAIN Bukittinggi Sumatera Barat, Hayati Syafri, Rabu (6/3/2019) mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jalan Pramuka Jakarta Pusat, untuk meminta dukungan moril setelah diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelumnya ramai diberitakan keluarnya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sebagai Dosen yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama RI,  yang diterimanya pada 20 Februari 2019.

Hayati didampingi Lembaga Bantuan Hukum – Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan bertemu dengan Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Kelurga (PRK), Dr. Hj. Azizah, M.A serta Komisi Fatwa MUI Pusat.  Dalam pertemuan tertutup itu Hayati menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait adanya pelarangan memakai cadar (niqab) sekaligus meminta dukungan moril serta pandangan MUI terhadap kasus yang dihadapinya.

Menurut Hayati, keluarnya SK pemberhentian itu, secara otomatis telah menghentikan langkahnya mengabdikan diri sebagai dosen di IAIN Bukittinggi Sumatera Barat.  Hayati merasa, gelar Doktor predikat Cum Laude dengan IPK 3,83 yang diraihnya pada Jumat 16 Maret 2018, sia-sia.  Hayati juga berharap MUI secara tegas melarang pelarangan cadar di Indonesia.

“Sangat besar harapan kami kedatangan ini bisa menjadi satu informasi penting bagi ulama kita di MUI, agar kedepannya fatwa mengenai larangan menggunakan cadar itu bisa dikuatkan sehingga tidak ada lagi fenomena larangan bercadar di masyarakat,” ujar Hayati.

Selain ke MUI, Hayati dan PAHAM juga audiensi ke beberapa intansi pemerintahan. Harapannya kejadian yang menimpanya tidak terulang kembali. “Semoga saja perjuangan ini sebagai wujud kecintaan terhadap ajaran Islam. Apa yang kita lakukan ini sesungguhnya wujud dari perjuangan kami yang bercadar,” imbuh Hayati

Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Kelurga (PRK), Dr. Hj. Azizah, M.A. mengaku pihaknya mendapatkan sejumlah informasi dan masukan dari Hayati dan PAHAM. Dalam waktu dekat akan mengkaji dan mendiskusikan masalah ini dengan anggota MUI yang lainnya. “Tadi ada komisi fatwa yang biasa menangani hal yang berkaitan dengan hukum Islam dan kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga karena terkait permasalahan yang berkaitan juga dengan hak perempuan. Nah, untuk itu kami sudah mendengar tadi dan kami akan membawa ke dalam rapat di komisi nanti,” ungkapnya.

Pihak Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) MUI Pusat menurut Azizah akan mengupayakan memberikan bantuan sesuai kapasitasnya serta tak menutup kemungkinan berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan Hayati. “Tentu sebatas kemampuan dan kapasitas di komisi. Kami juga menyaranan agar membawa persoalan ini juga ke Komnas Perempuan,” tandas Azizah. (*)