JAKARTA, Palontaraq.com  – Orasi dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, dilaporkan oleh anggota polisi ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap TNI. Buntut laporan tersebut, Robet kemudian ditangkap oleh Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka. Oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri, Robet dijerat dengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Penangkapan mantan aktivis ’98 merupakan buntut dari viralnya video aksi  Robertus Robet di media sosial yang dianggap menghina TNI, bahwa TNI disebut-sebut tak lebih dari Menwa (Resimen Mahasiswa) dan kalau perlu diganti saja dengan Pramuka saja. Sementara itu, beberapa mantan aktivis ’98 ikut bersuara bahwa video tersebut hanya mengenang lagu yang merupakan bentuk perlawanan dwifungsi ABRI saat itu.

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, meminta dengan sangat Mabes Polri agar melepaskan atau membebaskan Robet. “Pemeriksaan atau permintaan klarifikasi tidak harus diawali dengan penangkapan, kecuali ada tindakan yang tidak kooperatif dari yang bersangkutan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (7/3).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menilai penangkapan terhadap Robertus adalah hal yang berlebihan. Apalagi, Robertus telah menjelaskan maksud ucapannya dalam orasi.  “Penangkapan terhadap aktivis Robertus Robet menurut saya berlebihan. Apalagi sudah dijelaskan oleh Robert bahwa lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI hari ini tetapi kepada kebijakan rezim militer Soeharto di masa Orde Baru,” ujar politikus PDIP Charles Honoris, Kamis (7/3).

Robertus sendiri telah meminta maaf terkait orasinya yang dianggap menghina institusi TNI.  Robertus bahkan meminta maaf dua kali, melalui video dan secara langsung di depan wartawan di Mabes Polri.  Karos Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (7/3) mengungkapkan bahwa pihak kepolisian mengijinkan Robertus Robet  ulang pasca diperiksa polisi, meski begitu pihaknya menegaskan proses penyidikan tetap masih terus berjalan. “Tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Siber Bareskrim tetap berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku,” ungkapnya.

Robertus Robet diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. (*)