Pemuda Muhammadiyah: Ini Jelas Pelanggaran

MAKASSAR – Video mantan Gubernur Sulsel (2008-2018), Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan 15 camat se -Kota Makassar yang menyatakan dukungan ke pasangan Capres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin (VIDEO) berbuntut pelaporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Sulawesi Selatan, bahkan laporan yang sama terkait ketidak-netralan 15 Camat tersebut juga masuk di Bawaslu RI.

Ke-15 Camat se-Kota Makassar tersebut ialah Camat Rappocini, Mamajang, Ujung Tanah, Tamalanre, Tallo, Kepulauan Sangkarrang, Biringkanaya, Makassar, Manggala, Bontoala, Panakkukang, Ujungpandang, Tamalate, Mariso, dan Wajo).  Dalam Video tersebut masing-masing camat memperkenalkan diri dan wilayah kecamatannya dan ditutup oleh SYL yang mengatakan, “Kami semua bersumpah dan berjihad untuk memenangkan Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf mengagendakan akan melakukan tahapan klarifikasi dari para camat sebagai terlapor. “Sampai hari ini Bawaslu Sulsel telah menerima tiga laporan terkait kasus video camat yang kini viral. Sebelumnya kami juga sudah membentuk tim investigasi bersama Bawaslu Makassar. Tetapi kemarin sekitar pukul 11 ada dua laporan yang masuk, dan sorenya ada satu laporan yang sama masuk di Bawaslu RI,” ungkap Azry Yusuf kepada Pers, Jumat (22/2/2019).

Para Camat Pendukung Jokowi diperiksa Bawaslu. (foto: ist/palontaraq)
Para Camat Pendukung Jokowi diperiksa Bawaslu. (foto: ist/palontaraq)

Azry menambahkan bahwa Bawaslu Sulsel sudah meningkatkan kasus ini menjadi penyelidikan. Itu setelah pihaknya melakukan kajian bersama Sentra Gakumdu. “Sudah kita panggil camat-camat untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya.

Menanggapi viralnya video 15 camat menyatakan dukungan ke Pasangan Capres 01 dengan ekspresi seakan marah dan menantang tersebut, Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah (PM) Kota Makassar menyesalkan adanya video tersebut yang menunjukkan secara jelas ketidak-netralan camat tersebut pada Pilpres kali ini.

Wakil Ketua PD PM Makassar, Kasri Riswadi, mengatakan, sikap camat mestinya harus netral dalam pilpres. “Sesuai UU jelas ASN itu harus netral dan terlarang dalam kegiatan politik praktis, Pilkada maupun Pilpres. Itu jelas undang-undangnya,” ungkap Kasri kepada Pers, Jumat (22/2/2019).

Dengan adanya kejadian tersebut, Pemuda Muhammadiyah berharap agar pelanggaran itu segera ditindaklanjuti pihak berwenang dalam hal ini Bawaslu. “Kita menginginkan pemilu 2019 ini berjalan damai, aman, sejuk, berintegritas, dan jauhi permusuhan,” harapnya. (*)