JAKARTA – Serangan Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) terkait besarnya kepemilihan lahan Prabowo Subianto (PS) di Kalimantan Timur dan Aceh pada saat Debat Calon Presiden (Capres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019) ditanggapi dingin PS sebagai lahan Hak Guna Usaha (HGU). “Lahan itu memang benar, tapi itu hak guna usaha, milik negara. Kapanpun negara mau mengambilnya kembali, saya siap. Tapi daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik saya yang kelola,” demikian jawab PS saat closing statement debat.

Tak ayal lagi semua serangan Jokowi menjadi bumerang bagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Pasalnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) sendiri yang nyata-nyata sebagai Dewan Pengarah TKN malah meluruskan dan buka fakta terkait kepemilihan lahan PS 340 ribu hektar tersebut di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

Wapres JK mengaku pihaknya yang memberikan izin soal pembelian lahan itu saat masih menjadi Wapres di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, iya, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Baca juga:  Raih Gelar D.HC dari UMI, JK: Islam diatas Nasionalisme

Menurut JK, Prabowo memutuskan membeli PT Kiani Kertas yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Lahan yang dimaksud JK adalah yang berada di Kaltim dan dibeli pada tahun 2004. “Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Prabowo datang bahwa dia mau beli. Memang sebelumnya diwanti-wanti Prabowo tidak boleh membeli jika dibayar secara kredit. Jadi, saya tanya, ‘You beli tapi cash. Tidak boleh utang.’ ‘Siap,’ dia beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu,” tuturnya.

JK dan pemerintah kala itu mempersilakan Prabowo membeli lahan itu dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing. Prabowo disebutnya mendapat diskon dari pemerintah lantaran mengambil alih kredit macet. “Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia,” ungkapnya.

“Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres. Lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan tersebut selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri,” sambung JK.

Pernyataan JK ini sekaligus membantah bahwa kepemilikan lahan PS tersebut atas pemberian mertuanya, HM Soeharto di masa orde baru sebagaimana dugaan WALHI dan pihak TKN Jokowi. Kepemilihan lahan juga bukan atas nama pribadi, melainkan atas nama perusahaan dan selama ini dikelola dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat setempat atas persetujuan perusahaan PS, sebagaimana diungkap BPN Prabowo-Sandi. (*)