SERANG – Tokoh masyarakat Adat Badui menolak Anggaran Dana Desa (ADD) yang digelontorkan pemerintah untuk  Tahun 2019 sebesar Rp 2,5 miliar. Alasan mereka, ADD  untuk pembangunan infrastruktur ini ditakutkan merusak tradisi dan alam lestari di sana. Hal ini diungkapkan Jaro Saija, Kepala Desa Kanekes untuk masyarakat Badui mengatakan penolakan berdasarkan kesepakatan para pemangku adat Badui. Pemangku adat di 3 kampung Baduy Dalam menolak termasuk di Baduy Luar.

Para pemangku adat Badui diketaui sudah lima kali pertemuan, dan hasilnya tetap menyepakati menolak dana desa karena kekhawatiran melemahnya tradisi dan rusaknya alam. Semua pertemuan menurutnya ada berita acaranya secara lengkap. “Iya, alasan ditolak hasil kesepakatan. Para kolot (pemangku adat) kekhawatiran di sini diterima (dana desa) kekhawatiran seperti (alam) diperkembangkan, dimajukan. Kan di sini tanah ulayat, masuk (dana desa) permanen, jalan paving blok tidak boleh dilakukan. Kekhawatiran nanti ada rusak,” ujar Saija kepada Pers, Serang, Banten, Kamis (14/2/2019).

Penolakan ini menurutnya khusus untuk dana desa Tahun 2019. Pada tahun sebelumnya, warga Badui menerima dana desa untuk kepentingan pembangunan jembatan bambu, puskesdes, sampai kantor desa. Dana desa tahun sebelumnya tersebut diterima karena pembangunan puskesdes dan kantor desa itu memang dibangun di luar tanah Adat Badui. “Tanah dan pembangunan Posyandu dan Kantor Desa pada tahun sebelumnya memang berada di luar Desa Kanekes,” ungkapnya. (*)