JAKARTA, Palontaraq.com — RUU Permusikan yang saat ini masuk dalam Prolegnas 2019 menuai kontroversi. Penolakan dari kalangan musisi. Diketahui, sejumlah pasal dalam draf RUU Permusikan yang dipersoalkan di antaranya Pasal 5 dan Pasal 32-35. Pasal 5 mengatur tentang sejumlah larangan bagi pelaku musik dalam membuat kreasi. Selain itu, Pasal 32-35 mengatur tentang uji kompetensi bagi para pelaku musik.

Respons publik bermunculan setelah adanya Petisi Penolakan RUU Permusikan dibuat oleh musisi Danilla Riyadi dengan judul #TolakRUUPermusikan yang dibuat sejak Ahad (3/2), yang kini ditandatangani 140 ribu orang. Selain itu, muncul Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Ada sekitar 265 musisi tergabung dalam koalisi nasional tersebut. Mereka menilai DPR tak memiliki urgensi membuat RUU Permusikan yang justru berpotensi menghambat kreativitas musisi.Sedikitnya ada 19 pasal yang dianggap bermasalah di RUU Permusikan. Pasal-pasal itu dianggap pasal karet, memarjinalisasi musisi independen dan berpihak pada industri besar, hingga memaksakan kehendak dan diskriminasi.

Anang Hermansyah, Anggota DPR RI menyayangkan masyarakat, khususnya musisi jika RUU Permusikan ini ditolak dan berusaha mencarikan solusinya. Hal ini diunkapkannya mengingat RUU Permusikan ini sudah digulirkan sejak Tahun 2015. “Kalau ada penolakan, itu dinamika, itu bagian dari hal yang memang kita mau minta masukan penolakannya itu seperti apa. Kalau memang penolakannya hanya gara-gara Pasal 5, kan kita bisa diskusi untuk cari solusi. Apakah lebih baik didrop atau diperbaiki kalau memang ada yang salah. Kan nanti di pertemuan dipersandingkan. Ini kan masih draf,” jelas Anang.

Tolak RUU Permusikan
Poster Tolak RUU Permusikan

Tanggapan Ketua DPR RI

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau para musisi berpartisipasi memberi masukan terkait RUU Permusikan. “Kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja seni, untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan terhadap materi RUU Permusikan, agar pembahasan RUU Permusikan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat pekerja seni musik Indonesia,” ujar Bamsoet kepada Pers, Senin (4/1/2019).

DPR RI mendorong pihak-pihak yang menolak RUU Permusikan ini untuk berdialog dengan intens kepada penggagas atau ke Komisi X DPR sehingga muncul kesepahaman. Bamsoet juga memberi imbauan ke Komisi X DPR yang membidangi seni dan budaya untuk secara terbuka dan transparan dalam menerima masukan materi RUU Permusikan dari semua pihak khususnya musisi. “RUU Permusikan ini harus dapat menampung kepentingan dari kelompok musisi dan stakeholder terkait di bidang permusikan,” kata Bamsoet.

seniman-ke-dpr
Seniman ke DPR RI. Audiens Para Musisi dengan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (foto: ist)

Anang Ungkap Perjalanan RUU Permusikan

Rancang Undang-Undang (RUU) Permusikan dikritik sejumlah musisi Tanah Air lantaran sejumlah pasal dinilai mengekang kreativitas. Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah yang juga musisi ini mengatakan ide tentang RUU Permusikan berawal dari Kaukus Parlemen Anti Pembajakan yang diinisiasi dirinya bersama sejumlah politisi lintas fraksi sejak Tahun 2015.

“Namun ternyata yang kami lakukan tersebut tak berjalan efektif dalam memberantas pembajakan musik. Saat itu kita keliling ke berbagai pihak. Mulai Presiden, Kapolri, Jaksa Agung termasuk on the spot ke Glodok terkait dengan pemberantasan pembajakan di ranah musik,” kata Anang Pers, Jumat (1/2/2019).

Singkat cerita pada Juni 2017, DPR RI akhirnya menyepakati penyusunan RUU Permusikan menyusul pertemuan Badan Legislasi (Baleg) dan komunitas musisi Kami Musik Indonesia (KAMI). “Saat itu, 10 fraksi di DPR bulat mendukung keberadaan RUU Permusikan. Tidak hanya mendukung, DPR berkomitmen sebagai pihak yang menginisiasi RUU Permusikan. Momentum itu membuktikan, musik menyatukan sekat-sekat perbedaan politik,” tutur Anang.

Setahun berikutnya, Perjalanan RUU Permusikan tidak mengalami kemajuan. Kala itu muncul diskusi apakah RUU Permusikan diajukan Komisi X atau dari Baleg setelah disahkannya UU MD3 No 2/2018. Akhirnya RUU Permusikan diusulkan oleh Baleg melalui Badan Keahlian Dewan (BKD) yang terdiri dari para ahli dan birokrat DPR.

“BKD meminta pendapat dari berbagai stakeholder terkait dengan materi yang terkandung dalam RUU tersebut. Meski tentu tidak semua pihak diminta pendapat dan masukan. Maklum saja, itu baru draf, baru rancangan. Draf RUU Permusikan tertanggal 15 Agustus 2018 yang saat ini beredar di publik merupakan dokumen usulan DPR. Saat ini, RUU Permusikan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019 pada 31 Oktober 2018,” ungkap Anang. (*)