SIAPA  yang tidak kenal Pigai atau Natalius Pigai? Mantan Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNASHAM) ini belakangan cukup kritis terhadap permasalahan bangsa. Ia pun tak segan-segan menyuarakan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya banyak melakukan penyimpangan, kriminalisasi hukum, serta pencitraan berlebihan, khususnya terhadap sosok Presiden Joko Widodo.

Pada debat Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis lalu (17/1) bertema, “Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme”, Natalius Pigai yang turut hadir menjadi saksi debat secara langsung, mengungkapkan lagi penilaiannya terhadap sosok Jokowi, Capres Petahana.  “Saya menyaksikan sendiri dari dekat dan utuh debat capres tadi malam. Saya membayangkan bahwa Joko Widodo telah mengalami kemajuan dalam kapasitas dan kompetensi baik pengetahuan bernegara maupun memimpin negara. Ternyata sangat sangat sangat memprihatinkan. Kemampuannya belum sampai untuk mengelola negara sebesar Indonesia ini”, ungkapnya.

Lebih Jauh Pigai menyesalkan sosok Jokowi yang dibiarkan tidak lebih meningkatkan pemahamannya tentang tata kelola negara dibanding empat tahun terakhir sejak menjabat Presiden RI. “Saya sangat kecewa dengan Ibu Megawati dan partai politik, serta Orang-orang yang mendorong Joko Widodo untuk dipaksa menjadi Presiden. Kalau untuk menjadi Presien dengan kualitas sekelas itu Orang Papua juga banyak bahkan lebih hebat dari Joko Widodo untuk menjadi Presiden”, ujarnya.

Menurut Natalius Pigai,  setidaknya ada 3 indikator Joko Widodo dinilainya kompetensi pengetahuan bernegara belum cukup. Pertama, Anda menyaksikan sendiri seorang kepala negara membaca teks yang disiapkan Pramono Anung bolak balik sampai selesai. Kedua, tidak mampu menyampaikan aspek-aspek krusial bernegara yang dihadapi dan kebijakan yang memberi harapan.  Ketiga, Joko Widodo lebih banyak menyerang pribadi Prabowo dan Gerindra seperti kanak-kanak dan penggosip. Keempat, Kata-kata Jokowi akan membuat legislasi adalah contoh nyata tidak memahami pembagian kekuasaan (Judikatif, Eksekutif dan Legislatif) trias politika.

“Kompetensi Jokowi jauh dari seorang kepala negara. Kalau kita membiarkan Joko Widodo memimpin lagi maka sudah bisa diperkirakan faktor kapasitas pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya, Indonesia akan mengalami degradasi praktek dan pengetahuan bernegara”, kunci Kritikus Politik asal Papua ini. (*)