JAKARTA, Palontaraq.com — Forum Induk Pengobat Tradisional Indonesia (FIPTI) pekan lalu, Kamis (10/1) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia  terkait dengan permasalahan PP 103 Tahun 2014, yang mana peraturan tersebut dinilai membelenggu para Pengobat Tradisional di Indonesia.

Rapat digelar di Ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gedung DPR RI., Senayan, Jakarta dan tampak hadir Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan dari Fraksi PKS, yaitu Muhammad Nasir Djamil, S.Ag, M.Si.  Pada kesempatan tersebut disampaikan Empat Pilar Tuntutan FIPTI yang dibacakan oleh Ketua FIPTI, B. Mahendra dan Wakil Ketua FIPTI, Jim Paul Mamahit.

FIPTI
Perkumpulan Pengobat Tradisional yang tergabung dalam FIPTI tuntut Bebaskan Pengobat Tradisional dari Belenggu PP.103.

Berikut ini, Empat Pilar Tuntutan FIPTI:

1. Mengingat bahwa pengobatan tradisional berakar pada aspek tradisi, turun-temurun, aspek sosial budaya, etnik dan agama, maka Pengobat Tradisional harus berdiri sendiri berdasarkan keilmuan tradisionalnya dan tanpa harus dibenturkan dan atau harus dicampur- adukan dengan keilmuan pengobatan konvensional.

2. Karena dasar keilmuan Pengobatan Tradisional adalah bermuara pada Nilai-nilai empiris yang turun-menurun, maka perlu diberi kebebasan untuk menentukan jenis pendidikannya sendiri yakni melalui lembaga Pendidikan Non Formal atau kursus-kursus yang disesuaikan dengan program Kementrian Pendidikan (Leveling) tanpa harus dipaksakan untuk kuliah D3.

3. Dengan pengetahuan dan dasar keilmuan tradisionalnya, maka Pengobat Tradisional diberikan keleluasaan melakukan praktek pengobatannya baik invasif maupun non invasif sesuai dengan batas-batas keilmuannya sebagai pengobat tradisional.

4. Pengobat Tradisional diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan pengobatannya di publik dengan batasan-batasan yang wajar berdasarkan SOP tiap-tiap OrPro dan Pengobat Tradisional diberi peran dalam deteksi dini dan monitoring tanda penyakit dengan alat periksa yang telah digunakan masyarakat umum (termometer, timbangan, tensimeter digital, periksa gula darah mandiri) dan diberi ruang untuk memperkenalkan dirinya dan metoda pengobatannya dengan batasan-batasan yang wajar. Metode pemakaian alat kesehatan umum dapat diajarkan oleh tenaga kesehatan sebagai bagian pemberdayaan Pengobatan Tradisional (Battra) dalam deteksi dini dan monitoring mandiri penyakit.

Jim Paul Mamahit dari Perkumpulan Tabib Indonesia (PERTABI) menambahkan bahwa ada sejumlah Undang-Undang yang bertentangan dengan PP 103 Tahun 2014, yaitu antara lain:

1. UU Sisdiknas 2003, Nomor 29 Tahun 2003, Pasal 55, Pendidikan Berbasis Masyarakat. Pasal 55, BAB xvi, Evaluasi, Akreditasi & Sertifikasi.

2. Permen Nomor 73 Tahun 2013, Pasal 3 tentang Kesetaraan

3. SKKNI PerMenNaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional

4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5. Keppres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Level.

Beberapa Pegiat Pengobat Tradisional di DPR RI. (foto: ist/palontaraq)
Beberapa Pegiat Pengobat Tradisional di DPR RI. (foto: ist/palontaraq)

Pada rapat dengar pendapat dengan DPR hari ini, tampak hadir: B. Mahendra, Sodikin, dan dr. Zaidul Akbar dari Perkumpulan Bekam Indonesia (PBI), Suprijanto dan Suprijiantomi dari Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (ASPETRI), Kang Taufik Iskandar  dari IKNI DKI, Jim Paul Mamahit dari PERTABI,  Purwanto Manipulasi dari Persatuan Terapis – Terapi Syaraf dan Tulang Belakang (MATASTUBA), Abdul Ghoni – Ketua Umum Perkumpulan Perlintahan Indonesia (PERLINDO), Mahmud Syukron B dari  Perkumpulan Terapis Fasdhu Indonesia (PTFI), Yuliana Subarli dari Perkumpulan Akupunkturis Tradisional Empiris Nusantara (PATEN), serta Terapis/Ahli Pengobat Tradisional lainnya dari  Perkumpulan Para Pemijat Penyehatan Indonesia (P-AP3I), Perkumpulan – Ikatan Homoeopathy Indonesia (P-IHI), Asosiasi Ruqyah Syar’iyyah Indonesia (ARSYI), dan  Kinesio Indonesia.

Melalui rapat dengar pendapat dengan DPR RI ini, Para Pegiat Pengobat Tradisional dari berbagai perkumpulan ini mengharapkan  Pemerintah RI, dalam hal ini Kemenkes dapat meninjau ulang PP 103 Tahun 2014, agar Pengobat Tradisional Indonesia dapat berkembang, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan pasien. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag, M.Si pada kesempatan itu berjanji akan mengomunikasikan dan membawa aspirasi FIPTI ini ke Kementerian Kesehatan RI. (*)