Sejak beberapa hari terakhir ini isu kaum Muslimin di daerah Xingjian (dulu dikenal dengan Turkistan Timur) menjadi isu hangat. Bahkan Jumat lalu di Jakarta terjadi demo besar-besaran sebagai bentuk solidaritas umat Islam Indonesia kepada mereka. Berbagai kalangan kemudian angkat bicara, baik kalangan pemerintah maupun non pemerintah. Muhammadiyah misalnya melakukan pertemuan dengan Dubes China di Jakarta untuk membahas masalah ini.

Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation dan Pendiri Pondok Pesantren di Amerika ini ikut angkat bicara terkait Jeritan Muslim Uyghur atas penindasan dan penjajahan Komunis Cina.  Dalam  acara tahunan Nusantara Foundation yang dikenal dengan Nusantara Night, 28 Desember lalu  didedikasikan untuk membangun solidaritas kepada umat Islam Uighur. Acara tersebut menjadi lebih spesial karena menghadirkan seorang pembicara orang Uighur asli, yang beberapa anggota keluarganya menjadi korban kebiadaban pemerintahan Komunis China di daerahnya.

Menurut Imam Shamsi Ali, apa yang terjadi pada muslim Uyghur sudah merupakan Pelanggaran HAM berat. Sejak memanasnya isu ini dalam beberapa tahun terakhir ragam informasi yang berkembang dan menyebabkan terjadinya perbedaan sudut pandang. Ada dua informasi yang paradoks yang sedang berkembang saat ini. Informasi pertama, mengatakan bahwa  telah terjadi pelanggaran HAM besar di Propinsi Xingjian terhadap komunitas Muslim Uyghur.

Pray for Moslem Uyghur (foto:  islampos)
Pray for Moslem Uyghur (foto: islampos)

Informasi yang kita dengar sejak lama ini misalnya mengatakan bahwa komunitas Muslim di bagian negara China ini dilarang melaksanakan ajaran agamanya. Mereka dilarang naik haji, berpuasa, sholat, bahkan dilarang memakai istilah-istilah agama seperti “Assalamu alaikum”, “Insya Allah”, Alhamdulillah, dan seterusnya. Atau dilarang memakai nama-nama yang diidentikkan dengan nama Muslim seperti Muhammad, Ali, Umar, dan lain-lain.

Sebaliknya mereka dipaksa melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti minum Alkohol, memakan babi, dan lain-lain. Bahkan lebih jauh mereka dipaksa menikah dengan pria dari kalangan etnis China asli (Han). Lebih parah lagi mereka dipaksa untuk menerima idiologi komunisme dan meninggalkan keyakinan Islam mereka. Hal itu antara lain dengan pemaksaan kepada mereka untuk menerima dogma komunisme seraya menyatakan “kekufuran” kepada keyakinan Islam.

Yang paling parah kemudian adalah penangkapan massal jutaan kaum Uigur lalu ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi di daerah yang tertutup dari dunia luar. Di kamp-kamp inilah mereka secara leluasa dipaksa untuk menanggalkan agama mereka dan menerima ideologi komunisme. Bahkan terjadi pembasmian secara sistimatis dengan suntikan (injeksi) obat-obatan tertentu. Dengan suntikan itu kaum Uighur banyak yang mati secara pelan-pelan, dan wanitanya mengalami pendarahan parah yang tidak memungkinkan lagi untuk hamil.

Di kamp-kamp konsentrasi ini juga terjadi ragam penyiksaan, termasuk mencabut kuku para tahanan atau merendam mereka di penjara, pemerkosaan massal kepada wanita-wanita mereka, dan banyak lagi ragam tortur dan penyiksaan yang mereka alami, baik di luar  kamp konsentrasi maupun di dalam kamp konsentrasi itu. Tentu lebih runyam dan rumit lagi karena kita kenal bahwa pemerintahan komunisme itu, selain kejam seperti yang pernah mereka lakukan ke rakyat Indonesia. Juga sangat tertutup. Maka kemungkinan besar informasi yang sampai ke dunia luar sangat terbatas.

Informasi kedua, adalah bahwa kekerasan yang terjadi di propensi Xingjian ini tidak lain adalah sebagai respon pemerintah China terhadap upaya kaum Uighur untuk melakukan upaya memisahkan diri dari negara kesatuan China. Sehingga dengan sendirinya dipahami bahwa tindakan kekerasan pemerintan China itu masih dalam rangkaian hak negera untuk menjaga kedaulatanya. Sehingga pihak luar tidak punya hak untuk melakukan intervensi apapun.

Lebih jauh informasi kedua ini juga menyampaikan kepada kita bahwa komunitas Muslim Uighur dan Muslim lainnya di propensi Xingjian aman-aman saja. Mereka bahkan diberi kebebasan penuh menjalankan agama dan keyakinan mereka. Sekali lagi kalaupun terjadi kasus-kasus kekerasan maka itu karena pemerintah China harus melakukan respon terhadap upaya kaum Uighur untuk memisahkan diri dari negara kesatuan China.

Artinya aksi pemerintah Komunis China yang dianggap melanggar HAM itu dapat dipahami sebagai hak negara atau pemerintah untuk mempertahankan keutuhan negaranya. Selain isu selaratisme di atas, juga ada informasi yang berkembang bahwa tindakan pemerintan China itu sebagai respon atas Muslim Uighur yang dianggap terpengaruh oleh radikalisme luar. Bahkan mereka (kaum Uighur) dituduh menjadi bagian dari kelompok ISIS Timur Tengah.

Imam Shamsi Ali (foto: )
Imam Shamsi Ali (foto: icmi )

Melihat realita kesimpang siuran informasi itu, Imam Shamsi Ali, Ulama Amerika asal Bulukumba Sulawesi Selatan ini menganggap perlunya sikap bijak dan hati-hati dalam menentukan sikap. Khusus untuk bangsa Indonesia yang lagi sedang berada dalam suasana kehangatan politik, khususnya dalam konteks pilpres saat ini, tentu diperlukan sikap bijak yang lebih besar. Jangan sampai isu Uighur kemudian menjadi santapan lezat kepentingan politik dan pilpres.

Untuk itu, saat ini dan di hari-hari mendatang diperlukan pencarian informasi yang akurat. Dan sudah pasti informasi yang akurat hanya bisa didapatkan dengan akses langsung ke lokasi dan mendapatkan informasi itu langsung dari warga Uighur sendiri. Selama pemerintahan komunisme China masih menutup rapat akses ke daerah Turkistan Timur atau Xingjian ini maka selama itu pula informasi yang didapatkan bersifat “ambigui” dan tidak pasti.

Ketertutupan pemerintah China dari dunia luar tentunya sekaligus membangun kecurigaan besar jika informasi tentang pelanggaran HAM ini adalah fakta dan benar. Sebab jika informasi kekerasan pelanggaran HAM itu tidak ada, Kenapa justeru menutup diri dari akses dunia luar? Karenanya hal yang terbaik adalah segera dibentuk tim independen dari dunia Islam dan dunia internasional untuk melakukan “fact finding” (pencarian fakta). Dan pemerintah China segera memberikan akses penuh kepada tim ini untuk melakukan investigasi.

Menyikapi apa yang terjadi terhadap Muslim Uyghur ini, Imam Shamsi Ali menuturkan bagaimana seharusnya Indonesia bersikap. Menurutnya, Indonesia itu unik dikarenakan dua hal. Satu karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Tapi juga karena Indonesia adalah negara yang memiliki tanggung jawab konstitusi, tidak saja secara domestik. Tapi juga memiliki tanggung jawab konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia dan menghapuskan segala bentuk “kezholiman” (penjajahan) di atas dunia ini.

Oleh karena itu menurutnya, Indonesia baik rakyat maupun pemerintah, memiliki tanggung dua kaki. Tanggung jawab moral (agama) dan juga tanggung jawab konstitusi untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam menyikapi permasalahan ini. Bersikap masa bodoh, apalagi karena dihinggapi rasa takut dan minder karena kekuatan “Kuku China” di negara ini adalah pengkhianatan kepada kedua amanah (agama dan konstitusi) itu.

Sarannya, Pemerintah dan semua pihak harus segera menginisiasi langkah-langkah pembentukan tim “fact finding” itu. Baik dalam kapasitasnya sebagai anggota besar OKI maupun di arena internasional (PBB dan Komisi HAM PBB Jenewa). Jangan-jangan memang benar bahwa saudara-saudara kita di Xingjian saat ini sedang mengalami “eliminasi” massal. Lalu kita terbutakan dan ternina bobokkan oleh informasi-informasi formal pemerintahan komunis China.

Kalaupun misalnya bahwa pemerintahan China hanya melakukan hak menjaga keutuhan negara, lalu logiskah jika kamp-kamp konsentrasi itu seksis? Dapatkah diterima secara akal adanya kamp-kamp konsentrasi seperti yang dialami warga Yahudi di Eropa masa lalu? Tentu kita harus menghormati kedaulatan negara lain. Kita tidak ingin intervensi urusan dalam negara lain. Tapi ketika sudah menyangkut “hidup dan kemuliaan manusia” (human dignity) maka Indonesia dan dunia internasional punya tanggung jawab moral dan konstitusi untuk menyuarakan resistensi.

Jika Indonesia dan dunia Islam, bahkan dunia internasional memilih diam maka sekali lagi, itu adalah pengkhianatan nyata kepada nilai-nilai kemanusiaan, agama dan konstitusi. Kesimpulannya kita tidak punya kepentingan melihat Xingjian (Turkistan Timur) memisahkan diri dari China. Sebagaimana kita tidak mau negara lain mendukung Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Tapi moral dan konstitusi kita mengamanahkan untuk menjunjung tinggi hak-hak semua manusia untuk kebebasan beragama (freedom of religion) dan kemuliaan kemanusiaan (human dignity).

Oleh karenanya kita tunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia ke depan. Apalagi mulai Januari ini Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apakah hanya menjadi penghibur dan pelengkap di DK? Mengikuti ritme nyanyian dunia yang penuh kepura-puraan? Atau Indonesia akan berani untuk melakukan langkah-langkah dan terobosan baru dalam meminimalisir berbagai ketidak adilan dunia.

Uighur, Rohingya, dan tentunya Palestina menunggu penuh harap. Kita juga menunggu! (*)