Setiap kontrak pertambangan yang habis berlakunya wajib dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Pak Jokowi menerima pengembalian Blok Mahakam dari Total Prancis tahun 2015, dan Blok Rokan di Riau dari Chevron, perusahaan AS. Kemudian memberikan hak pengelolaanya kepada Pertamina. Langkah itu sangat tepat dan bagus. Soal Freeport seharusnya berlaku pola yang sama, dikembalikan dulu 100% gratis ke Indonesia, yaitu pada Tahun 2021 yang akan datang. Kemudian Kontraktor bisa ditunjuk BUMN bekerjasama dengan Freeport atau Rio Tinto. Tidak perlu dibeli 51% dengan ribet dan uang pinjaman yang beresiko tinggi. Hal ini diungkan Dr. Rizal Ramli, Ekonom dan mantan Menteri Koordinator Ekonomi di era Pemerintahan Gus Dur ini

“Kontrak pertama dengan Freeport didraft oleh US AID, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Prof. Sadli alm. Kontrak kedua Freeport yang sangat merugikan Indonesia ditandatangani tahun 1991 oleh Ginanjar Kartasasmita, Menteri Pertambangan saat itu. Mengapa Indonesia banyak dirugikan oleh kontrak-kontrak dengan asing? Karena kontrak-kontrak tersebut didraft oleh orang asing seperti Kontrak Freefort 1 dan 2, Letters of Intent IMF. Pejabat yang katanya hebat-hebat bergelar Profesor tinggal tanda tangan. Mohon maaf, Rizal Ramli satu-satunya pejabat yang mendraft Revisi LOI Tahun 2001”, ungkapnya di akun Instagramnya.

Berikut ini catatan Dr. Rizal Ramli terkait Kasus Freeport

Dr. Rizal Ramli, MA. (foto: Biografiku)
Dr. Rizal Ramli, MA. (foto: Biografiku)

KK Freeport Cacat Hukum

Kontrak Freeport II 1991 cacat hukum, itu hasil menyogok Menteri Pertambangan Tahun 1991. Karena kontrak karya (KK) itu cacat hukum, hasil penyogokan, tidak ada lagi “Sanctity Of Contract (kesucian contract)”, maka seharusnya juga tidak ada kewajiban untuk menyetujui perpanjangan kontrak Freefort 2×10 Tahun sampai 2041. Belum lagi Freeport banyak melakukan wan prestasi: kerusakan lingkungan, jadwal divestasi dan pembangunan smelter yang terus diundur, serta track record sebagai penyogok pejabat Indonesia.

Pasal 31-2 KK:
“Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement: provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten years extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.”

Freeport memang berhak mengajukan perpanjangan kontrak (option: entitle to apply), tidak otomatis: subject to Government Approval (tergantung pemerintah mau terima/ tolak) Kok diplintir jadi wajib diperpanjang ? Pemerintah RI punya alasan yang sangat “reasonable” untuk tidak memperpanjang kontrak Freeport: wanprestasi PTFI dlm jadwal divestasi, smelter, merusak lingkungan, track record sogok pejabat (ingat kasus penyogokan Lookheed ke PM Jepang Tanaka 1975-76. Lookheed dihukum, PM Tanaka jatuh)

Memang ada klausal: “The government will not unrreasonably withhold or delay such approval.” Tidak akan (will not, bukan can not!) menunda secara tidak reasonable. Persoalanya, Pemerintah RI memiliki sejumlah alasan yg sangat “reasonable” krn pelanggaran2 kontrak dan wanprestasi dari Freeport!

Karena kelemahan-kelemahan Freeport dan ketakutan masuk penjara karena UU Korupsi AS, atas tekanan RR, CEO Freeport Tahun 2001 bersedia bayar ganti rugi ke RI $5M, naikkan royalties, proses limbah, divestasi dan smelter. Sayangnya Pemerintah Gus Dur jatuh 3 bulan kemudian, karena konflik politik di dalam negeri. Kesepakatan itu tidak sempat dilaksanakan, dan diteruskan oleh pemerintah berikutnya. Itu adalah contoh ternyata Indonesia bisa menekan Freeport, bukan malah bayar $3,8M.

Pelajaran untuk Kasus Freeport

Pada saat DR. Rizal Ramli menjadi Menko EKUIN 2000-2001, ia baru mengetahui bahwa hampir semua (27) kontrak-kontrak Pembelian Listrik Swasta (PPA) sebelumnya, ternyata KKN, dimark-up sampai $7-12 cent per KW. Padahal diseluruh dunia hanya $3 cents. Konco-konco yang berkuasa sebelumnya mendapat saham kosong yang ditukar dengan tarif yang sangat mahal, yang merugikan rakyat Indonesia. Beban PLN naik besar sekali, menjadi $85M hingga PLN nyaris bangkrut. Pemerintahan Habibie, via Dirut PLN Satria ajukan salah satu kontraktor PPP ke pengadilan abitrase di luar negeri. Ternyata kalah telak.

Menurut Stiglitz, memang dalam berbagai kasus arbitrase, negara berkembang 99,9% kalah. Itulah mengapa pemenang Nobel itu, Prof. Joseph Stiglitz menemui Rizal Ramli (RR) sebelum menemui Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membujuk agar Indonesia tidak memasukkan klausal tentang arbitrase dalam RUU Investasi. Sayang, tidak difollow up.

Memahami itu, RR tidak mau menggunakan jalur arbitrase, tetapi mengundang kawannya, Redaktur Wall Street Journal, koran bisnis paling berpengaruh di dunia. Untuk menjelaskan KKN Perusahaan2 Multi-Nasional, yang sok-sok promosi good corporate governance, tetapi pat-gulipat dengan kroni-kroni kekuasaan di Indonesia. Patgulipat itu dimuat di front pages WSJ selama 3 hari ber-turut.

Akibatnya, takut nama dan saham perusahaannya jatuh, puluhan bos-bos perusahaan asing yang punya kontrak dengan LN terbang ke Jakarta ingin melakukan renegosiasi dengan Menko Ekuin RR. Hasilnya luar biasa beban utang PLN akhirnya berhasil dikurangi $50M, dari $85M menjadi hanya $35M. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, pengurangan utang sebesar itu.

Kuncinya: cara-cara out-of-the-box Rizal Ramli akhirnya menguntungkan rakyat Indonesia. Itu yang harusnya jadi pelajaran untuk kasus Freerport. (DR. Rizal Ramli, 27 Desember 2018)