– Kemenag Dinilai Pecah Belah Ulama

Palontaraq.com – SEJAK Kementerian Agama (Kemenag) merilis daftar 200 nama muballigh yang direkomendasikan untuk mengisi kegiatan keagamaan Umat Islam, Jumat (18/5/2018), pekan lalu, sejak itu berbagai komentar polemik bermunculan. Rilis 200 nama muballigh tersebut menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait nama muballigh yang dianggap berkompeten dalam menyampaikan syiar.

Rilis kemenag tersebut langsung menjadi perhatian media mainstream dan viral di social media. “Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi muballigh oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama muballigh,” terang Lukman yang dikutip dari laman resmi Kemenag.go.id.

Menurut sumber Kemenag, Nama-nama muballigh dalam daftar tersebut dihimpun dari masukan tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat. Nama muballigh yang masuk dalam rilis menurut pihaknya telah dianggap memenuhi tiga kriteria penting, yakni mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, serta berkomitmen terhadap bangsa yang tinggi. Dikabarkan pula sebelumnya, bahwa daftar tersebut belum final. Menag Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan jika daftar dalam rilis masih bisa berubah dan masih akan terus diupdate.

Kontroversialnya Rilis 200 Muballigh oleh Kemenag ini dipicu oleh tidak masuknya dalam daftar, sejumlah ulama dan muballigh dengan basis massa yang besar dan digandrungi ceramahnya oleh jutaan jamaah se-Indonesia. Beberapa ulama yang dipertanyakan mengapa namanya tidak masuk tersebut adalah Ustadz Abdul Somad (UAS), Ustadz Adi Hidayat (UAH), Ustadz Bakhtiar Nasir (UBN), Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Zulkifli M Ali, Ustadz Zulkarnaen, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama justru tak sedikit dalam daftar tidak pernah terdengar namanya, justru ikut nampang dalam daftar 200 Muballigh Kemenag tersebut.

Polemik juga dipicu karena beberapa ulama yang masuk dalam daftar 200 muballigh merasa tidak pantas namanya masuk, dibandingkan dengan banyaknya ulama senior, yang dinilainya tawadhu, ikhlas dan lebih pantas justru namanya tidak masuk.  Hal ini diungkapkan Ustad Yusuf Mansur, yang justru berharap namanya tidak masuk. “Masih banyak ulama, ustadz, dai, kyai, dan muballigh kita yang senior, tawadhu, lebih ikhlas dan lebih pantas masuk”, ujarnya.

Tanggapan terhadap rilis 200 Muballigh ini juga datang dari Akademisi, Prof Dr. KH. Didin Hafiduddin, MSc, yang menyayangkan adanya kebijakan tersebut, sekalipun namanya ada dalam daftar 200 muballigh yang direkomendir Kemenag. “Saya tidak tahu apa alasan Kemenag membuat daftar 200 muballigh itu. Hanye aneh saja, karena banyaknya ulama yang tidak masuk. Seperti Ustadz Abdul Somad, tidak ada yang dapat membantah dahsyatnya dakwah beliau, sebagaimana halnya juga Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, termasuk Habib Rizieq Shihab, mereka-mereka adalah muballigh yang sudah lama menebar kebaikan dan dakwah yang berpengaruh luas.

Ustadz Haekal Hasan, Da’i yang juga Sejarawan Islam ini berkomentar cukup menggelitik, “Apa ustadz yang tidak masuk namanya adalah ustadz yang selama ini muncul di public menyuarakan tagar #2019gantipresiden ya?, ungkapnya dengan nada bertanya. Sekalipun begitu, dirinya menyayangkan adanya kebijakan Kemenag tersebut, bisa muncul polarisasi dan lagi pula kriterianya tidak jelas karena memang tidak dijelaskan secara terbuka oleh Kemenag. Sementara itu, Pengurus MUI yang juga Ketua Da’i dan Ulama Se-Asia Tenggara, Dr. KH. Zaitun Rasmin, MA, mengungkapkan kesyukurannya justru karena namanya tidak masuk dalam daftar 200 muballigh yang dirilis pemerintah, dalam hal ini Kemenag. “Rilis daftar muballigh yang direkomendir Kemenag itu justru akan menimbulkan dikotomi dan penilaian, tentang muballigh plat merah dengan muballigh diluar itu. Seharusnya itu bukan tugas Kemenag, justru kalau itu mau dibuat maka akan lebih punya kewenangan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau Kemenag yang lakukan ini, maka silakan juga melakukan pendataan terhadap pendeta Agama Kristen, Budha dan Hindu yang direkomendir, karena Kemenag itu membawahi semua agama”, urainya seperti diungkapkan dalam wawancara dengan TVOne.

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Digdoyo menegaskan, kalau dengan keputusan rilis 200 muballigh itu Kemenag harus menjelaskan dasar dan kriterianya secara terbuka. “Memang ini jadi blunder bagi Menteri Agama. Juga birokrat rezim ini makin kolaps. Semua jadi salah langkah”, ujarnya. Lebih lanjut, Anton menjelaskan bahwa sikap Menag ini menunjukkan kegalauan menghadapi dinamika rakyat yang makin tak percaya pemerintah (distrust society). Apalagi, dua upaya strategi sebelumnya untuk meredam umat ditolak keras oleh rakyat, yaitu ide registrasi ustadz dan melarang bicara politik di masjid. Semua kandas karena memang tanpa dasar hukum yang kuat, justru melanggar konstitusi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Ustadz Fahmi Salim menolak dirinya dimasukkan dalam Daftar 200 Mubaligh yang direkomendasikan Kementerian Agama. Dirinya pun meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan namanya dari daftar tersebut. “Dengan berat hati saya tegaskan, saya meminta Sdr. Menteri Agama RI untuk mencabut nama saya dari daftar tersebut karena berpotensial menimbulkan prasangka dan ketidakpercayaan diantara para muballigh dan dai. Saya tak ingin menjadi bagian dari kegaduhan tersebut yang kontraproduktif bagi dakwah Islam di tanah air. Biarkanlah saya menjadi diri sendiri yang apa adanya. Sebagai seorang dai yang tidak perlu formalitas pengakuan dari pihak manapun. Karena saya sadar sesadar-sadarnya bahwa dakwah adalah amanah yang besar dan tanggung jawab di hadapan Allah dan ummat,”” tulis Ustadz Fahmi Salim yang juga Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan  Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI ini melalui rilisnya, Sabtu (19/5).

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, sebagaimana diungkapkannya di akun instagramnya menyayangkan Kebijakan Kemenag tersebut. “Rezim ini terus membangun ketegangan dengan Ummat. Pak Lukman Saifuddin sebaiknya justru undang Ustadz Abdul Somad ceramah di istana biar terbuka wawasannya. Di negara muslim terbesar gini masak susah amat menerima Islam? UAS, Habib Rizieq, dan lain-lainnya semua anti teroris, tapi semua punya hubungan jelek dengan Istana.  Harusnya kan mereka menjadi mitra lawan teroris eh malah dimusuhi dan dicurigai. Aneh kan? Saya selalu ingin ada pemerintahan yang hubungannya baik dengan Ummat Islam; dengan ulama, dengan kyai, dengan keberagamaan cara melihat persoalan”, ungkapnya. (*)